Sekda DKI Ungkap Usulan 'Bengkak' Anggaran DKI 2020 Rp10 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Draf anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 diusulkan menjadi Rp97 triliun setelah pembahasan di Rapat Komisi DPRD DKI Jakarta.

Angka ini naik drastis dari jumlah awal sekitar Rp87 triliun yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang, berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka Rp97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp87 triliun sekian," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/11).

Karena kemampuan DKI tersebut, Saefullah menyatakan akan kembali menyisir anggaran. DKI akan kembali mengurangi mata anggaran yang dianggap bukan prioritas. Namun DKI akan tetap menganggarkan kebijakan yang menjadi priortias nasional.

"Caranya adalah dibahas di badan anggaran ini bagaimana mengurangi yang Rp10 triliun itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas nasional dan prioritas daerah," ujar dia.

Beberapa program wajib yang akan dipertahankan, kata Saefullah, seperti program pendidikan dan program kesehatan. Selain itu, dua faktor yang mempengaruhi kenaikan anggaran tersebut ialah penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penaikan Upah Minimum Provinsi.

"Itu kan harus dipenuhi. Kemudian UMR, itu juga harus dipenuhi. Infrastruktur yang lagi dibangun, kebutuhan pokok, air. Supaya orang berkeadilan. Supaya semua di pelosok Jakarta mudah dapatkan air bersih. Itu harus dibangun," ungkap dia.

Dalam rapat pembahasan anggaran sebelumnya, DPRD sebenarnya banyak memotong mata anggaran. Salah satunya memotong anggaran perencanaan yang banyak memakan konsultan. Namun tetap saja angka tersebut naik sebanyak Rp10 triliun di akhir pembahasan komisi.

Anggaran yang melonjak, menurut Saefullah wajar terjadi. Sebab ada dinamika dalam proses pembahasan anggaran, yang mempengaruhi naik turun anggaran.

"Saya rasa itu dinamika pembahasan, itu biasa. Naik turun, prioritas tidak prioritas, itu hal biasa. Artinya ini harus kita selesaikan bersama. Jangan ini menjadi beban sebelah pihak. Jadi supaya sama-sama berpikir," ujar dia.

Dua Faktor

Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti mengatakan setidaknya ada dua faktor anggaran melonjak tinggi. Pertama ialah subsidi iuran BPJS masyarakat Jakarta sebanyak 5,1 juta orang dengan total awal usulan Rp1,4 triliun.

"Tapi karena ada kebijakan kenaikan BPJS premi yang dinaikkan menjadi dua kali lipat kenaikannya sendiri Rp1,16 triliun," ujar Suharti.

Faktor kedua membuat anggaran menjadi naik yakni kenaikan UMP Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Jasa ini biasanya termasuk ke dalam pasukan Orange dan seluruh petugas di Pemprov DKI.

"Untuk gaji PJLP mengalami kenaikan Rp451 miliar. Kenaikan untuk iuran BPJS PNS sebesar Rp275,99 miliar juga ada," ungkap dia.

Angka ini belum merupakan angka final dari anggaran DKI. Anggaran ini masih akan dibahas di dalam rapat anggaran besar sampai akhirnya menjadi APBD DKI 2020 yang disetujui oleh DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri.

[Gambas:Video CNN]

DKI Jakarta diberi waktu hingga 30 November untuk menyerahkan draf anggaran kepada Kemendagri untuk diperiksa. Dengan kenaikan anggaran ini, DPRD DKI memohon perpanjangan waktu pembahasan kepada Kemendagri hingga 15 Desember.

"Begini, kita sudah minta waktu. Kenapa Depdagri menetapkan 30 November, karena supaya Depdagri punya waktu minimal 15 Desember melakukan evaluasi seluruh Indonesia," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (21/11).

"Jadi masih ada waktu, karena dari Depdagri itu dikembalikan ke DPRD, DPRD akan memparipurnakan kembali," lanjut dia.

Kata Taufik, perpanjangan waktu bukan hanya dilakukan tahun ini. Pada tahun sebelumnya perpanjangan waktu sudah dilakukan hingga Desember mendatang.

(ctr)